HASAN NASBI LURUSKAN KABAR JOKOWI BAKAL BERADA DI IKN HINGGA 20 OKTOBER



NUSANTARA- Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjelang akhir masa jabatannya. Namun, Hasan menegaskan bahwa ini tidak berarti Jokowi akan berada di IKN secara penuh waktu hingga masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan tetap mobile, melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia, mirip dengan saat ia berkantor di Jakarta.

Hasan mengungkapkan bahwa pengertian "berkantor" tidak selalu berarti Jokowi akan menetap di IKN. Presiden masih akan berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia untuk meninjau proyek-proyek dan kegiatan pemerintahan lainnya. "Sama seperti saat Jokowi berkantor di Jakarta, di mana ia tetap sering melakukan kunjungan ke daerah, hal yang sama akan berlaku saat di IKN," jelas Hasan.

Dalam konteks efektivitas pemerintahan, Hasan memastikan bahwa teknologi modern akan mempermudah Presiden dalam memimpin meskipun berkantor di IKN. Kehadiran presiden di IKN tidak akan mempengaruhi jalannya pemerintahan. "Kita sudah terhubung dengan teknologi, jadi meskipun Presiden ada di IKN, itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan atau komunikasi dengan para menteri dan pejabat lainnya yang masih berada di Jakarta," tambahnya.

Hasan juga menyebut bahwa banyak istana di berbagai daerah yang bisa digunakan oleh Jokowi untuk menjalankan pemerintahan. Rencana Presiden berkantor di IKN bukan hal yang luar biasa karena sebelumnya Jokowi sering bekerja dari berbagai lokasi di Indonesia.

Selain itu, Hasan menyoroti rencana sidang kabinet paripurna kedua yang akan dilaksanakan di Istana IKN pada 13 September 2024. Para menteri sudah diundang untuk menghadiri rapat tersebut, menunjukkan bahwa persiapan dan aktivitas pemerintahan di IKN terus berjalan dengan lancar.

Dengan adanya wacana Presiden berkantor di IKN, pemerintah berupaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pembangunan ibu kota baru. Kehadiran Presiden di IKN, meskipun sementara, menandakan keseriusan pemerintah dalam mengawal proyek strategis tersebut hingga rampung. Jokowi juga diharapkan dapat terus mengontrol perkembangan pembangunan di IKN sambil tetap menjalankan tugas pemerintahan secara efektif.

Meskipun masih ada banyak menteri dan pejabat tinggi yang beroperasi dari Jakarta, Hasan optimistis bahwa komunikasi dan koordinasi tetap bisa berjalan baik melalui teknologi, memastikan tidak ada hambatan dalam pemerintahan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya