HOAKS IJAZAH JOKOWI MUNCUL LAGI, INI KLARIFIKASI UGM DAN FAKTA LENGKAPNYA



JAKARTA- Hoaks mengenai ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali beredar, meskipun Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menegaskan keaslian ijazah tersebut. Salah satu unggahan hoaks yang ramai beredar di media sosial, khususnya di TikTok dan Facebook, menyebutkan bahwa Jokowi adalah presiden gadungan yang memiliki ijazah palsu. Klaim ini termasuk dalam kategori "misleading content" atau konten yang menyesatkan.

Faktanya, UGM melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakatnya, Wiwit Wijayanti, telah mengonfirmasi keaslian ijazah Jokowi. Ijazah tersebut diterbitkan pada 5 November 1985 setelah Jokowi berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan UGM. Skripsi yang ia tulis berjudul "Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta", dengan bimbingan Profesor Achmad Soemitro.

Hoaks serupa sebenarnya telah beredar sejak lama, namun terus dihidupkan kembali oleh oknum-oknum tertentu untuk menimbulkan kebingungan di masyarakat. Beberapa kali, klaim ini sudah dibantah oleh berbagai sumber, termasuk media mainstream dan turnbackhoax.id. Selain itu, perbedaan tanda tangan pada dua ijazah yang dibandingkan oleh pengunggah hoaks sebenarnya disebabkan oleh perbedaan fakultas, bukan bukti palsunya ijazah.

Universitas Gadjah Mada juga menyatakan bahwa dokumentasi akademik Jokowi masih tersimpan dengan baik di kampus. Hal ini semakin memperkuat bahwa tuduhan yang menyatakan bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu adalah tidak benar dan hanya bertujuan untuk mendiskreditkan presiden.

Kejadian ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap hoaks yang sering kali beredar di media sosial, terutama yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat. Di era digital ini, penting bagi kita untuk selalu melakukan verifikasi informasi dari sumber terpercaya sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Hoaks seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya