IKN BUKA PINTU UNTUK PUBLIK, KUOTA KUNJUNGAN MAKSIMAL 300 PENGUNJUNG



NUSANTARA- Kunjungan publik ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kini resmi dibuka dengan batasan kuota yang ketat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan selama fase konstruksi. Mulai 16 September 2024, masyarakat dapat mengunjungi dua area utama di IKN, yaitu Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Namun, mengingat IKN masih dalam tahap pembangunan, jumlah pengunjung dibatasi hingga 300 orang per hari untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional.

Untuk berkunjung, masyarakat diharuskan mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW, yang tersedia di Appstore (iOS) dan Playstore (Android). Aplikasi ini memudahkan pengunjung dalam proses pendaftaran dan pengaturan kunjungan. Jika menghadapi kendala teknis, pengunjung dapat menghubungi kontak IKNOW di 0821-4437-6300 atau mengakses panduan kunjungan melalui tautan di situs resmi IKN.

Tata cara kunjungan dimulai dari pendaftaran melalui aplikasi IKNOW. Titik parkir kendaraan pengunjung, yang juga berfungsi sebagai titik kumpul awal, terletak di Rest Area IKN dan Simpang Trunen, di samping RS Hermina. Pengunjung harus menunjukkan bukti pendaftaran yang valid kepada petugas Liaison Officers (LO) di titik kumpul tersebut. Setelah pemeriksaan, pengunjung akan diantar menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 10 menit.

Di Plaza Seremoni, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti Mini Amphitheater, Forest Trail, Retail Gallery, dan Visitor Center. Di sisi lain, Taman Kusuma Bangsa menawarkan pandangan jarak jauh terhadap landmark penting seperti Kantor Kemenko, Istana Garuda, dan Plaza Seremoni. Pengunjung dapat kembali ke titik parkir menggunakan EV Bus yang beroperasi setiap 15 menit.

Selama kunjungan, masyarakat diwajibkan mematuhi beberapa ketentuan untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan, seperti menggunakan transportasi umum yang disediakan, tidak merokok, dan tidak memasuki area yang tidak diperuntukkan bagi pengunjung. Arahan dari petugas di lapangan juga harus dipatuhi untuk memastikan kunjungan berjalan sesuai rencana. Dengan pembatasan kuota dan prosedur yang ketat, diharapkan kunjungan ke IKN dapat berlangsung dengan aman dan tertib, sekaligus memberikan pengalaman yang memuaskan bagi masyarakat yang berkesempatan mengunjungi ibu kota baru Indonesia ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya