INI ALASAN JOKOWI TAK MAU PEMINDAHAN ASN KE IKN DILAKUKAN DENGAN TERBURU-BURU



JAKARTA- Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi penundaan akibat arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar proses ini dilakukan secara hati-hati dan matang. Presiden Jokowi menekankan pentingnya memastikan infrastruktur digital dan perkantoran di IKN sempurna sebelum pemindahan dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, setelah rapat terbatas dengan Presiden pada 3 September 2024.

Menurut Azwar Anas, meskipun beberapa hunian dan fasilitas perkantoran di IKN sudah siap, Presiden Jokowi meminta agar pemindahan ASN tidak dilakukan secara terburu-buru. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek, terutama infrastruktur digital, telah siap untuk mendukung budaya kerja digital yang diharapkan di IKN. "Perpindahan ASN ke IKN sebenarnya sudah siap secara fisik, tetapi kita harus memastikan sistem digital dan infrastruktur pendukung lainnya juga sudah sempurna," ujar Anas.

Keterlambatan dalam penyelesaian beberapa fasilitas, termasuk bandara yang terhambat oleh cuaca, menjadi salah satu alasan mengapa pemindahan ASN belum bisa dilakukan segera. Azwar Anas menambahkan bahwa target awal untuk memindahkan sekitar 1.700 ASN ke IKN tetap belum berubah, namun waktu pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian infrastruktur secara tuntas.

Dalam rapat dengan DPD RI sebelumnya, Anas menjelaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hanya tentang memindahkan lokasi kerja, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma kerja dan budaya digital. "Penting untuk memindahkan pola pikir, budaya kerja, dan sistem pelayanan yang berbasis digital. Ini adalah bagian dari transformasi menuju smart government," kata Anas.

Pemindahan ASN ke IKN merupakan bagian dari fase pertama pembangunan IKN, yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024. Fokus utama pada fase ini adalah perpindahan kelembagaan dan ASN serta penguatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pola kerja digital. Dalam konteks ini, pengembangan smart government di IKN menjadi prioritas utama selain pembangunan fisik.

Dengan penekanan pada kesiapan infrastruktur dan kesiapan mental ASN, pemerintah berharap proses pemindahan ini akan berjalan lancar dan mendukung tujuan utama IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya