KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN SEBUT FASILITAS IKN SUDAH LENGKAP UNTUK MENDUKUNG KINERJA PRESIDEN



NUSANTARA- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono baru-baru ini mengungkapkan kepuasan atas kemajuan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kunjungannya, Heru menekankan bahwa fasilitas yang disiapkan untuk mendukung Presiden Joko Widodo bekerja di IKN sudah sangat lengkap. "Perumahan ASN juga sudah jadi, dan tidak ada kendala," ujarnya pada 7 September 2024.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkantor di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024, selama 40 hari. Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa kunjungan Presiden bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengadakan rapat terbatas. "Beliau akan bekerja di sana untuk mendorong percepatan pembangunan," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melengkapi fasilitas pendukung di hunian vertikal untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menyatakan bahwa hunian untuk ASN telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk jaringan ritel, ekspedisi, dan ruang komunal. Hunian ini mengusung konsep smart home dan telah dilengkapi dengan perabotan serta teknologi cerdas.

Gerai-gerai seperti Indomaret, Pos Indonesia, dan BNI Digital Banking Cafe sudah mulai beroperasi di area IKN, memberikan kemudahan akses bagi para penghuni. Iwan Suprijanto berharap fasilitas-fasilitas ini tidak hanya mendukung kebutuhan sehari-hari para ASN, tetapi juga membantu menghidupkan ekosistem di lingkungan sekitar.

Dengan fasilitas yang lengkap dan progres pembangunan yang cepat, IKN semakin siap untuk menjadi pusat administrasi dan pemerintahan baru Indonesia. Heru Budi Hartono serta Kementerian PUPR menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan bahwa transisi ke IKN berlangsung lancar dan sukses.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya