KKP AJAK DPR DUKUNG TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK CAPAI TARGET SWASEMBADA GARAM 2025



JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menargetkan negara ini akan mencapai swasembada garam pada tahun 2025, setelah mengalami penundaan dari target awal 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Peraturan tersebut menetapkan target pengurangan impor garam dan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan garam dari produksi dalam negeri.

Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, menyatakan bahwa pencapaian swasembada garam pada 2025 akan melibatkan beberapa langkah strategis. KKP telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 6,14 triliun untuk tahun 2025, karena anggaran yang disetujui untuk tahun depan berkurang menjadi Rp 6,22 triliun dari Rp 6,55 triliun tahun ini. Penambahan anggaran ini dianggap krusial untuk mendukung intensifikasi produksi dan pengelolaan garam.

Menurut Victor, swasembada garam menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk masalah pembebasan lahan, kekurangan sumber daya manusia (SDM), dan tingginya biaya logistik. Proses produksi garam di Indonesia, khususnya di daerah-daerah potensial seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi kendala besar terkait biaya transportasi. Meskipun garam industri dapat diproduksi di dalam negeri, biaya untuk distribusinya tetap menjadi hambatan besar.

Namun, ada optimisme terkait produksi garam tahun ini. Pada 2023, produksi garam mencapai 2,5 juta ton, melampaui target 1,7 juta ton. Hal ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan KKP berharap dengan adanya teknologi baru dan kondisi iklim yang mendukung, produksi garam akan meningkat lebih jauh pada 2024.

Victor menekankan bahwa pengembangan teknologi dan intensifikasi produksi akan menjadi kunci untuk mencapai target swasembada garam. “Dengan dukungan anggaran yang memadai dan penerapan teknologi terbaru, kami yakin target swasembada garam pada 2025 dapat tercapai,” ujarnya. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kemandirian pangan, dan memanfaatkan potensi produksi garam domestik secara maksimal.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya, KKP berharap swasembada garam tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya