KPK TEGASKAN TAK ADA INTERVENSI DALAM PENANGANAN KASUS KAESANG PANGAREP



JAKARTA- Kasus dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep terus menjadi sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan lambannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani laporan terkait plesiran Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Hingga kini, KPK telah menerima dua laporan yang sedang dalam proses penelaahan oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan bahwa KPK tidak diintervensi oleh pihak manapun, termasuk Presiden Joko Widodo, dalam menangani kasus ini. Menurutnya, laporan yang masuk saat ini sedang diproses oleh Direktorat PLPM, dan masyarakat diharapkan bersabar hingga ada hasil final dari telaah tersebut.

Marwata juga menekankan bahwa tidak semua laporan yang ditelaah akan diteruskan ke Kedeputian Bidang Penindakan, karena beberapa kasus dapat ditangani oleh Kedeputian Pencegahan atau Kedeputian Koordinasi dan Supervisi.

Selain itu, Alexander Marwata juga mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga independen sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019. Pimpinan KPK tidak berada di bawah kendali presiden dan tidak dapat diberhentikan oleh presiden kecuali memiliki masalah hukum. “Presiden tidak pernah mengintervensi KPK dalam penanganan perkara, bahkan pimpinan KPK tidak pernah dipanggil oleh presiden, kecuali dalam acara resmi seperti Hari Antikorupsi Sedunia,” ujar Marwata.

Terkait laporan penggunaan jet pribadi ini, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkan dugaan gratifikasi terkait fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga menyertakan kerja sama antara Pemerintah Kota Solo, yang saat itu dipimpin Gibran Rakabuming, kakak Kaesang, dengan PT Shopee International Indonesia.

MAKI menduga ada keterkaitan antara pemberian jet pribadi dengan kerja sama tersebut, namun hal ini masih dalam penilaian KPK.

Publik diharapkan tetap tenang menunggu hasil investigasi, sementara KPK terus bekerja sesuai dengan prinsip independensinya dalam menegakkan hukum tanpa intervensi politik atau pengaruh dari pihak luar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya