KPK UNGKAP BUKTI DUGAAN GRATIFIKASI KAESANG PANGAREP MASIH BELUM LENGKAP



JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani laporan terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, serta Bobby Nasution, menantu Presiden yang juga Wali Kota Medan. Namun, juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang ada saat ini masih belum lengkap.

Menurut Tessa, KPK telah menerima dua laporan penting terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan Bobby. Laporan tersebut diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun. MAKI melaporkan adanya dugaan gratifikasi terkait MoU antara Pemerintah Kota Solo dan PT Shopee Internasional Indonesia yang mungkin berkaitan dengan fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaesang.

Sementara itu, Ubaidillah Badrun melaporkan gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, yang terindikasi menggunakan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika Serikat.

Tessa Mahardika menjelaskan, proses telaah laporan oleh KPK masih berlangsung. "Kalau lengkap, kami akan lanjutkan. Jika masih kurang, pelapor akan dimintakan untuk melengkapi dokumen pendukung," ujarnya pada 9 September 2024.

Proses ini memerlukan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti yang kuat untuk menentukan langkah selanjutnya. Tessa menekankan bahwa belum ada jangka waktu pasti untuk penyelesaian proses ini, karena bergantung pada seberapa lengkap laporan dan bukti yang dapat dikumpulkan.

Sementara itu, terkait laporan mengenai Bobby Nasution, KPK belum memberikan rincian lebih lanjut. Tessa hanya mengonfirmasi bahwa ada laporan yang sudah diterima, namun detail tentang kasus tersebut masih dirahasiakan.

Dengan adanya dua laporan ini, KPK dihadapkan pada tantangan untuk memastikan setiap dugaan gratifikasi diperiksa dengan teliti dan akurat. KPK berkomitmen untuk melaksanakan proses penyelidikan dengan transparansi dan independensi, sambil menunggu pelengkap dokumen dari pihak pelapor agar proses telaah bisa berjalan sesuai prosedur.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya