KPU UNGKAP SERUAN GERAKAN 'COBLOS SEMUA PASLON' TIDAK ADA FAEDAH DAN MANFAATNYA!



JAKARTA- Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024, muncul gerakan kontroversial bernama “Coblos Tiga Paslon” yang telah mencuri perhatian publik. Gerakan ini mengajak pemilih untuk mencoblos ketiga pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan gubernur, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Inisiatif ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan.

Ketua DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan keberatannya terhadap gerakan ini. Riza menilai bahwa golput atau mencoblos semua calon bukanlah sikap politik yang konstruktif. Menurutnya, memilih salah satu pasangan calon merupakan cara yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Dia mengimbau warga Jakarta untuk memberikan suaranya secara bijaksana dan memilih pasangan yang dianggap terbaik, yaitu pasangan RIDO yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memberikan tanggapan resmi terhadap gerakan tersebut. Kepala Divisi Teknis KPU Dody Wijaya menjelaskan bahwa gerakan “Coblos Semua Paslon” tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan. Dody menguraikan bahwa hanya suara sah yang dihitung dalam menentukan pemenang. Jika pemilih mencoblos semua calon, suara mereka akan dianggap tidak sah dan tidak akan mempengaruhi hasil akhir pemilihan. “Jadi, kalau ada 100 orang di TPS dan 50 memilih golput atau mencoblos semua paslon, maka hasilnya tidak akan mempengaruhi kemenangan,” jelasnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga memberikan pandangan mengenai isu ini. Anggota Bawaslu, Puadi, menegaskan bahwa tindakan mencoblos lebih dari satu calon melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Puadi, surat suara yang mencantumkan lebih dari satu pilihan akan dianggap tidak sah. Bawaslu menekankan pentingnya penyelenggara pemilu untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih agar memahami prosedur pemilihan yang benar.

Selain itu, KPU RI mengingatkan bahwa ajakan untuk golput atau mencoblos semua calon dapat dikenakan sanksi pidana. Anggota KPU RI Idham Holik menyebutkan bahwa pelanggaran ini dapat mengakibatkan pidana penjara hingga enam tahun serta denda yang signifikan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat merugikan proses demokrasi.

Gerakan “Coblos Tiga Paslon” menggambarkan kompleksitas dan dinamika dalam pemilihan umum. Meskipun dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi, otoritas pemilu menekankan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku untuk memastikan integritas proses demokrasi. KPU dan Bawaslu berkomitmen untuk menjaga kualitas pemilihan dan mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya