MENTERI LUHUT: KEBIJAKAN PASIR LAUT UNTUK PEMBANGUNAN DOMESTIK, BUKAN UNTUK INVESTOR ASING



JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengklarifikasi kontroversi seputar kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2023. Keputusan ini mengakhiri larangan 20 tahun terhadap ekspor pasir laut, sebuah langkah yang sebelumnya dilarang karena dianggap merusak lingkungan.

Luhut menegaskan bahwa kebijakan ekspor pasir laut tidak ada kaitannya dengan kepentingan investor asing, terutama dari Singapura. Spekulasi yang beredar mengklaim bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah investor Singapura berinvestasi di Indonesia, khususnya di proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, Luhut dengan tegas membantah tuduhan tersebut. “Enggak ada urusannya ke situ, baca itu peraturan pemerintahnya baik-baik,” ujarnya menanggapi tuduhan yang menghubungkan kebijakan ini dengan kepentingan luar negeri.

Menurut Luhut, kebijakan ini diciptakan dengan pertimbangan yang matang untuk memastikan tidak merusak lingkungan. Dia menjelaskan bahwa pengerukan dan ekspor pasir laut dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir seperti GPS, yang memungkinkan pengawasan dan kontrol ketat untuk menghindari kerusakan lingkungan. Luhut menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri domestik, serta mengurangi pendangkalan alur laut yang dapat mempengaruhi ekosistem laut.

Luhut juga menambahkan bahwa ekspor pasir laut memiliki manfaat bagi ekosistem laut. Pengerukan pasir laut, menurutnya, dapat membantu mengurangi pendangkalan yang dapat mengganggu kesehatan laut. Selain itu, proyek-proyek besar seperti reklamasi Pulau Rempang di Batam, yang bertujuan untuk pengembangan industri panel surya, memerlukan pasir untuk reklamasi. Ekspor pasir laut, dengan demikian, dianggap sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memberikan kontribusi ekonomi.

Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa ekspor pasir laut hanya akan dilakukan jika kebutuhan domestik untuk reklamasi dan infrastruktur telah terpenuhi. Pasir hasil sedimentasi laut dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pasir yang diambil dari pulau-pulau.

Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien, mendukung pembangunan infrastruktur, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya