OJK BUKA-BUKAAN ALASAN MAU ADA POTONGAN PROGRAM PENSIUN TAMBAHAN



JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menjelaskan alasan di balik wacana implementasi program pensiun swasta tambahan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa rencana ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ogi menekankan bahwa program pensiun tambahan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik di sektor swasta maupun aparatur pemerintah.

Menurut Ogi, salah satu alasan utama dibalik rencana ini adalah untuk mengatasi masalah pensiun yang dianggap masih minim manfaatnya bagi banyak pekerja di Indonesia. Ia mencatat bahwa nilai pensiun yang diterima pekerja, termasuk ASN, TNI/Polri, dan pekerja formal, masih relatif kecil. Hal ini mendorong perlunya program pensiun tambahan untuk memberikan perlindungan keuangan yang lebih baik di hari tua.

Program pensiun saat ini di Indonesia sudah mencakup sistem Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, serta program pensiun dari Taspen untuk PNS dan Asabri untuk TNI/Polri. Namun Pasal 189 UU P2SK menyebutkan perlunya adanya program pensiun tambahan yang bersifat wajib dengan kriteria tertentu. Program ini diharapkan dapat mengharmonisasikan berbagai program pensiun yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Ogi menjelaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan program pensiun tambahan ini. Tanpa adanya PP yang jelas, OJK tidak dapat melanjutkan implementasi program tersebut. Ogi menegaskan bahwa OJK akan berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan program ini setelah regulasi tersebut diterbitkan.

Dia juga menyoroti bahwa cakupan manfaat pensiun di Indonesia saat ini masih jauh dari standar internasional. Berdasarkan International Labour Organization (ILO), idealnya sekitar 40% pekerja harus mendapatkan manfaat pensiun, namun saat ini hanya sekitar 10-15% pekerja yang menerima manfaat tersebut. Oleh karena itu, Ogi menyebutkan bahwa program pensiun tambahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja memiliki kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun.

Dengan adanya program pensiun tambahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial pekerja dan mengatasi kekurangan yang ada dalam sistem pensiun saat ini. Ogi menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa pensiunan dapat menerima manfaat pensiun secara berkala setiap bulan, menjaga kesinambungan penghasilan mereka di hari tua.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya