PARA AHLI SEPAKAT, PEMAHAMAN MENDALAM PP 28/2024 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI



JAKARTA- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah menimbulkan kontroversi, khususnya terkait pasal 103 ayat 4 yang mengatur pemberian alat kontrasepsi. Dalam diskusi publik yang diadakan oleh Dompet Dhuafa pada 30 Agustus 2024, sejumlah pakar dari berbagai bidang menekankan pentingnya pemahaman yang rinci dan tepat terhadap PP ini untuk menghindari salah persepsi di masyarakat.

Dr. Wira Hartiti, Ketua Tim Kerja Kesehatan Reproduksi Kemenkes RI, menjelaskan bahwa pemberian alat kontrasepsi yang diatur dalam PP ini sebenarnya ditujukan kepada remaja yang sudah menikah. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kelahiran stunting di daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Menurutnya, hal ini penting karena ada korelasi antara pernikahan dini dan tingginya angka stunting.

Dalam diskusi tersebut, Miftahul Huda, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menekankan bahwa pemberian alat kontrasepsi harus sesuai dengan konsep Syariah Islam. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus tetap dalam jalur syariah, terutama dalam hal target dan sasaran yang dituju. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak disalahpahami atau disalahgunakan.

Djarot Dimas Achmad Andaru, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga menegaskan bahwa PP ini harus diperjelas dan diperinci, terutama terkait makna dan target yang ingin dicapai. Menurutnya, ulasan dan pembahasan yang rinci sangat diperlukan agar tidak ada interpretasi yang meluas dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Agung Pardini, Direktur Advokasi IDEAS, memberikan pandangannya tentang dampak kebijakan ini terhadap perilaku remaja. Ia menyoroti pentingnya peran sekolah dan orang tua dalam mengawasi dan mendidik perilaku remaja terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Menurutnya, orang tua harus aktif terlibat untuk memastikan kebijakan ini tidak berdampak negatif pada perilaku remaja.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 harus dipahami secara rinci oleh semua pihak. Kebijakan ini, meskipun kontroversial, memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menerapkan PP ini dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya