PEMERINTAH JAMIN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK LEBIH AMAN, ADOPSI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN



JAKARTA- Pemerintah Indonesia mengumumkan komitmennya untuk meningkatkan keamanan sertifikat tanah melalui implementasi sertifikat elektronik. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa sertifikat tanah elektronik menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sertifikat konvensional.

AHY menegaskan bahwa sertifikat elektronik jauh lebih aman dari risiko kehilangan, pencurian, atau kerusakan akibat bencana. Sistem digital ini juga meminimalisir risiko manipulasi oleh mafia tanah karena data terdaftar secara transparan dan mudah diakses.

Dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, AHY menyerahkan sertifikat tanah elektronik, termasuk Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Lapangan Karebosi dengan nilai investasi sebesar Rp 2,9 triliun. Hal ini menandakan langkah konkret dari Kementerian ATR/BPN untuk mengimplementasikan sistem sertifikat elektronik di seluruh 104 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada tahun 2024.

AHY juga mendorong inovasi lebih lanjut dalam digitalisasi layanan pertanahan, termasuk melalui platform digital seperti mysertipikat.id yang memungkinkan akses layanan pertanahan dari seluruh Indonesia.

Selain itu, ada kemungkinan adopsi teknologi blockchain dalam sertifikat tanah elektronik untuk menambah lapisan keamanan tambahan. Blockchain, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan transparan, dapat memberikan jaminan bahwa data sertifikat tidak dapat dimanipulasi atau dipalsukan.

Sejarah blockchain, yang dimulai dengan crypto currency seperti Bitcoin, telah menunjukkan kemampuannya dalam mencegah pemalsuan melalui teknik cryptography dan mekanisme validasi seperti proof of work dan proof of stake. Setiap blok dalam rantai blockchain mengandung informasi yang terlindungi oleh hash unik, dan perubahan apapun akan terdeteksi secara otomatis oleh jaringan.

Teknologi blockchain menawarkan beberapa keuntungan utama, termasuk keamanan yang tinggi, penghematan biaya, dan kecepatan validasi data. Dalam konteks sertifikat tanah, adopsi blockchain dapat memastikan bahwa setiap transaksi dan perubahan data sertifikat tercatat dengan aman dan transparan. Ini akan menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi tanah dan mencegah manipulasi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, penerapan sertifikat tanah elektronik dan potensi adopsi blockchain merupakan langkah maju yang signifikan dalam melindungi hak atas tanah dan meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya