PEMERINTAH MELALUI MENTERI INVESTASI BERTEKAD TINGKATKAN LAPANGAN KERJA BARU



JAKARTA- Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan lapangan kerja baru sebagai upaya mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Kamis (12/9/2024), Rosan Roeslani menyampaikan bahwa penyerapan energi kerja yang terdampak oleh kondisi ekonomi merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Menurutnya, penciptaan lapangan pekerjaan baru sangat penting untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit.

Rosan menegaskan bahwa investasi adalah salah satu kunci utama untuk membuka lapangan kerja baru. Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan layanan bagi investor dan pengusaha. Ia menjelaskan bahwa investasi berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Rosan mengungkapkan bahwa peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi salah satu prioritas pemerintah. PTSP diharapkan dapat mempercepat proses perizinan investasi, sehingga mempermudah investor dalam menuangkan modal di Indonesia.

Selain itu, Rosan menekankan pentingnya kecepatan dalam proses perizinan sebagai faktor utama dalam menarik investasi dan meningkatkan penanaman modal. Pemerintah berkomitmen untuk meninjau ulang prosedur-prosedur yang ada serta berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai program-program yang telah dicanangkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing investasi di Indonesia dan pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga memberikan informasi terkait penciptaan lapangan kerja. Ia melaporkan bahwa pemerintah telah berhasil merealisasikan 60 persen dari target penciptaan lapangan kerja yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahlil mengungkapkan optimisme bahwa penciptaan 1,3 juta lapangan pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan capaian investasi pada tahun 2022.

Dalam konteks yang lebih luas, Bahlil juga menjelaskan strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Presiden Jokowi langsung terlibat dalam upaya tersebut dengan mengidentifikasi peningkatan inflasi komoditas dan menerapkan subsidi logistik. Langkah ini diharapkan dapat menjaga laju inflasi di bawah 6 persen, yang merupakan pencapaian penting bagi stabilitas perekonomian.

Dengan berbagai inisiatif dan strategi ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya