PEMERINTAH MENARGETKAN PENGURANGAN SAMPAH LAUT HINGGA 70% PADA TAHUN 2025



JAKARTA- Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai kebersihan sampah pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengatasi krisis sampah plastik yang mengancam lingkungan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia, yang saat ini berada di peringkat sembilan sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengurangi sampah plastik yang mencemari lautan. Studi Lebreton dkk.

2019 memperkirakan bahwa negara ini menghasilkan antara 1,37 hingga 1,73 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dengan kebocoran sampah ke laut mencapai 0,27 hingga 0,59 juta ton.

Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang menjadi dasar dari upaya pengurangan sampah laut hingga 70% pada tahun 2025. Hingga tahun 2023, Indonesia telah berhasil mengurangi 41,68% sampah laut. “Keberhasilan ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” kata Muhammad Hasbi, Direktur Sekolah Dasar, dalam rapat koordinasi dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) pada 5 September 2024.

Untuk mencapai pencapaian target, pemerintah juga aktif di forum internasional. Dalam konferensi Intergovernmental Negotiating Committee (INC-4) di Ottawa, Kanada, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap Global Plastic Treaty. “Isu polusi plastik adalah masalah global, dan Indonesia berkomitmen untuk berada di garis depan dalam upaya mengatasinya,” ungkap Hasbi.

Di tingkat domestik, pemerintah memperkuat kelembagaan Tim Pelaksana RAN PSL berdasarkan Keputusan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 88A Tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan rencana aksi dengan efektif. Hasbi pentingnya langkah konkret dan berkelanjutan dalam upaya mencapai target tersebut.

Selain itu, program Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa di wilayah pesisir. Program ini mengajarkan metode 4A: Amati, Analisa, Ajarkan, dan Aksi, untuk membentuk generasi muda sebagai agen perubahan lingkungan. “Kami berharap siswa dapat menjadi pelopor dalam upaya pelestarian lingkungan di komunitas mereka,” kata Weka Mahardi dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KLHK juga telah melakukan berbagai inisiatif, seperti kampanye pengelolaan sampah selama mudik Lebaran 2022 dan pameran mini pada Hari Sumpah Pemuda. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan melindungi generasi mendatang dari dampak polusi sampah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, target kebersihan sampah yang diharapkan pada tahun 2025 dapat tercapai dengan sukses.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya