PEMERINTAH SIAP ALOKASIKAN RP 69 TRILIUN UNTUK MEMASTIKAN CADANGAN ENERGI NASIONAL HINGGA 2035



JAKARTA- Pemerintah tengah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 69 triliun untuk memastikan ketersediaan Cadangan Penyangga Energi (CPE) hingga tahun 2035. CPE adalah strategi penting yang dirancang untuk memastikan bahwa negara memiliki cadangan energi yang memadai guna menghadapi situasi krisis atau darurat energi. Jenis-jenis energi yang akan disimpan dalam cadangan ini meliputi minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) mengenai CPE hampir mencapai tahap finalisasi. Beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, telah menyetujui rancangan ini. Namun, masih ada beberapa pasal yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh Menteri BUMN sebelum rancangan ini dapat disahkan.

Sejak tahun 2019, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan dana sekitar Rp 1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk CPE. Namun, karena R-Perpres tersebut belum ditandatangani, dana ini belum bisa dieksekusi. Djoko berharap bahwa setelah Perpres ini disahkan, pembiayaan dari APBN dapat segera digunakan untuk membangun dan memperkuat cadangan energi nasional.

Anggaran Rp 69 triliun ini akan dialokasikan secara bertahap hingga tahun 2035. Dana ini akan digunakan untuk membeli minyak mentah, LPG, dan BBM yang akan disimpan sebagai cadangan. Porsi terbesar dari anggaran ini akan digunakan untuk membeli komoditas energi tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan infrastruktur yang ada, seperti tangki minyak yang idle atau tidak terpakai, untuk menyimpan cadangan energi. Jika diperlukan, pemerintah juga berencana menyewa depot atau terminal dari badan usaha lain untuk keperluan ini.

Jika infrastruktur yang ada tidak mencukupi, pemerintah akan membangun fasilitas penyimpanan baru. Djoko menegaskan bahwa pelaksanaan CPE harus disesuaikan dengan kemampuan negara, dan cadangan energi ini harus disimpan di wilayah Indonesia.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap Indonesia memiliki cadangan energi yang cukup untuk bertahan selama 30 hari jika terjadi krisis energi. Cadangan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional dan mengantisipasi kemungkinan krisis di masa depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya