PPU SIAPKAN PERDA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK DUKUNG IDENTITAS BUDAYA



NUSANTARA- Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa tantangan besar bagi daerah penyangga utama, Penajam Paser Utara (PPU). Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga dan melestarikan budaya lokal di tengah perubahan yang cepat dan signifikan. Penjabat Bupati PPU, Makmur Marbun, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa identitas budaya masyarakat setempat tetap terjaga meskipun IKN berkembang pesat.

Dalam upaya melestarikan budaya lokal, Bupati Makmur Marbun mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan pengesahan peraturan daerah (perda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa adat istiadat yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat mendapatkan penghormatan dan pengakuan formal. “Saat ini, kami tengah mengupayakan perda pengakuan masyarakat hukum adat. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan adat istiadat tetap dihormati dan diakui secara formal,” ujar Marbun di aula Kantor Bupati PPU.

Tak hanya itu, Bupati Marbun juga mengusulkan penggunaan nama-nama budaya lokal untuk gedung-gedung dan jalan-jalan yang akan dibangun di IKN. Ia berpendapat bahwa penamaan yang berbasis budaya lokal akan mencerminkan kekayaan budaya setempat dan memperkuat identitas daerah. “Saya mengusulkan nama gedung atau jalan menggunakan budaya lokal, kami ingin pembangunan IKN tetap mencerminkan kekayaan budaya setempat,” jelasnya.

Pemkab PPU juga berencana mengembangkan destinasi pariwisata berbasis budaya sebagai bagian dari strategi untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah. Dengan adanya IKN yang baru, perubahan besar tentu akan terjadi, dan Marbun menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya. “Adanya IKN yang baru, perubahan besar akan terjadi. Tugas kita menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budayanya,” pungkasnya.

Komitmen PPU untuk melestarikan budaya lokal di tengah perubahan besar yang menyertai pemindahan IKN mencerminkan upaya untuk menjaga warisan budaya sambil menghadapi tantangan modernisasi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur tetapi juga menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang ada.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya