PSN BERTUJUAN UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN, BUKAN SEKEDAR PENGUASAAN TANAH

JAKARTA- Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang meliputi berbagai sektor, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Namun, pengadaan tanah untuk proyek-proyek ini sering kali menjadi kendala. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penyediaan lahan adalah tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur, yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terjadi 32 konflik agraria, dengan 11 di a
ntaranya terkait langsung dengan PSN, yang berdampak pada puluhan ribu keluarga. Salah satu contoh terbaru adalah bentrokan di Pulau Rempang, Batam, saat warga menolak penggusuran untuk pembangunan Rempang Eco City, sebuah kawasan industri yang diharapkan menarik investasi besar. Konflik ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/2023, yang mengatur tata cara pendanaan pengadaan tanah. Dalam peraturan ini, tanah ulayat dan tanah adat diakui sebagai objek pengadaan, yang bertujuan agar masyarakat tidak kehilangan haknya atas tanah yang telah dikelola secara turun-temurun. Ini menjadi langkah positif untuk mendorong dialog dan penyelesaian yang lebih adil.

Mekanisme pengadaan tanah untuk PSN terdiri dari beberapa tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan, kementerian terkait bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan studi untuk menentukan kebutuhan lahan. Tahap selanjutnya melibatkan konsultasi publik untuk menjelaskan tujuan proyek kepada masyarakat. Gubernur berperan penting dalam sosialisasi ini, memastikan pengadaan dilakukan secara transparan dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, semua pihak yang berhak atas tanah akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai tanah dan bangunan yang ada. Bahkan tanaman yang tumbuh di lahan tersebut juga akan dihitung dalam penentuan ganti kerugian. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan transparan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek nasional tidak memberikan hak kepada masyarakat, melainkan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, PSN diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan sambil menghormati hak-hak masyarakat.